<table border="1" width="100%">
    <tr style="text-align: center; font-weight:bold; vertical-align:middle;">
        <td colspan="5">Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah - 2025</td>
    </tr>
    <tr style="vertical-align:middle;">
        <td style="background:#ddd;" width="3%">No</td>
                    <td style="background:#ddd;">Lokasi</td>
                    <td style="background:#ddd;">Nama Inovasi</td>
                    <td style="background:#ddd;">Deskripsi Inovasi</td>
                    <td style="background:#ddd;">Dasar Hukum Inovasi</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>1</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup</td>
                    <td>Portal utama untuk informasi publik, profil dinas, berita terkini, dan akses ke berbagai layanan lingkungan di DKI Jakarta. 
Tautan : lingkunganhidup.jakarta.go.id</td>
                    <td>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah: Menetapkan struktur organisasi serta tugas dan fungsi DLH Jakarta dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>2</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>SILIKA (Sistem informasi Lingkungan dan Kebersihan Jakarta)</td>
                    <td>Portal Informasi Kualitas Lingkungan dan Kebersihan DKI Jakarta sebagai sumber utama data dan informasi terkini mengenai kualitas lingkungan dan kebersihan di wilayah DKI Jakarta, juga sebagai panduan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Jakarta
Tautan : silika.jakarta.go.id</td>
                    <td>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 109 Tahun 2021: Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, yang mencakup fungsi pengelolaan data dan sistem informasi lingkungan di Jakarta</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>3</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>Si Elang Biru Jaya (Uji Emisi)</td>
                    <td>Aplikasi inovatif milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang terintegrasi dengan alat uji emisi untuk meningkatkan pengendalian pencemaran udara.
Tautan : ujiemisi.jakarta.go.id</td>
                    <td>Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>4</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>Website Udara Jakarta</td>
                    <td>Platform yang diluncurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk memantau kualitas udara (ISPU) di wilayah Jakarta secara real-time
Tautan : udara.jakarta.go.id</td>
                    <td>1. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
2. Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
3. Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang  Strategi Pengendalian Pencemaran Udara</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>5</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>e Bank Sampah</td>
                    <td>Platform digital resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta yang digunakan untuk mengintegrasikan data dan aktivitas Bank Sampah Unit (BSU) serta Bank Sampah Induk (BSI) di seluruh wilayah Jakarta
Tautan : banksampah.jakarta.go.id</td>
                    <td>1. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
2. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>6</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>Status Ketaatan Lingkungan (SKL)</td>
                    <td>Platform berbasis web yang yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha di Jakarta untuk melaporkan implementasi dokumen pengelolaan lingkungan mereka secara berkala
Tautan : wasdal.Jakarta.go.id</td>
                    <td>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
2. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sumur Resapan</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>7</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>Pesapakawan (Pengelolaan Sampah Pada Kawasan dan Perusahaan)</td>
                    <td>Platform berbasis web yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta  untuk mengajak para pelaku usaha bekerja sama dan turut terlibat melalui tiga aksi nyata: mengurangi, memilah dan mengolah sampah
Tautan : pesapakawan.dinaslhdki.id</td>
                    <td>Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan Dan Perusahaan</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>8</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>SIBOLINK (Sistem Layanan Uji Laboratorium)</td>
                    <td>Platform berbasis web yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian, dan analisis lingkungan secara laboratoris
Tautan : lablingkungan.jakarta.go.id</td>
                    <td>1. Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021: Mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (yang mewajibkan uji karakteristik limbah di lab terakreditas
2. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024: Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mencakup pelayanan laboratorium lingkungan
3. ISO/IEC 17025:2017: Standar internasional yang menjadi basis akreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) bagi Laboratorium Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam menjamin keakuratan data.</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>9</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>KSBB Lingkungan Hidup</td>
                    <td>Wadah bagi stakeholders untuk saling berkolaborasi, saling membantu, berbagi cerita, dan menebar semangat dalam pengelolaan lingkungan DKI Jakarta yang seluruh pelaksanaannya tercatat dalam platform digital 
Tautan : ksbblingkunganhidup.jakarta.go.id</td>
                    <td>1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) dalam Penanganan Dampak COVID-19
2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, yang mendorong kolaborasi multipihak dalam pendanaan dan penyediaan fasilitas persampahan di tingkat lokal.
3. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Dampak COVID-19 melalui KSBB, yang menjadi cikal bakal sistem kolaborasi digital di Jakarta.
4. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar Persampahan Di Provinsi DKI Jakarta.
</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>10</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>BPS-RW</td>
                    <td>Sistem informasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk memantau dan mengelola data sampah di tingkat RW
Tautan : bpsrw.dinaslhdki.id</td>
                    <td>1. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang : Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi payung hukum besar manajemen sampah di Jakarta
2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>11</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>Inventarisasi Gas Rumah Kaca</td>
                    <td>Platform Digital untuk  melakukan inventarisasi, pemantauan, dan pelaporan emisi secara berkala guna mendukung target penurunan emisi karbon
Tautan : gasrumahkaca.jakarta.go.id</td>
                    <td>1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011: Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021: Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional
3. Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2024: Mengatur tata cara teknis pemantauan, pengumpulan, dan penghitungan emisi GRK.
4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2012: Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>12</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>Sistem SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah)</td>
                    <td>Platform dokumen laporan berkala yang disusun oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lingkungan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
Tautan : dikplhd.dinaslhdki.id</td>
                    <td>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri LHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>13</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>Sistem Informasi SIDIA Jakarta (Sistem Informasi Adiwiyata Jakarta)</td>
                    <td>Platform digital yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung program Sekolah Adiwiyata
Tautan : adiwiyata.dinaslhdki.id</td>
                    <td>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2. Peraturan Menteri LHK No. P.52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS)
3. Peraturan Menteri LHK No. P.53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>14</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>Sistem Informasi Perizinan Lingkungan</td>
                    <td>Portal yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi administrasi perizinan spesifik daerah
Tautan : perizinanlingkungan.jakarta.go.id</td>
                    <td>1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU)
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perubahan Persetujuan Lingkungan, serta Pengawasan Lingkungan Hidup</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>15</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>SIPP Limbah B3</td>
                    <td>Platform digital yang digunakan di wilayah DKI Jakarta untuk memantau pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh perusahaan atau penghasil limbah
Tautan : sipplimbahb3.dinaslhdki.id</td>
                    <td>1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021: Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bab khusus Pengelolaan Limbah B3)
2. Peraturan Menteri LHK No. 6 Tahun 2021: Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 230 Tahun 2014: Terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan limbah</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>16</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>Penjemputan E-waste</td>
                    <td>Platform Digital Layanan penjemputan sampah elektronik (e-waste) di DKI Jakarta untuk memastikan limbah B3 rumah tangga dikelola dengan aman dan tidak mencemari lingkungan
Tautan : ewaste.dinaslhdki.id</td>
                    <td>1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Sampah elektronik dikategorikan sebagai sampah yang mengandung B3 yang penanganannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah 
3. Peraturan Menteri LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, yang mengatur standar teknis penyimpanan dan pengangkutan limbah B3
4. Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini menjadi dasar kewajiban Pemerintah Provinsi untuk menyediakan sarana pembuangan sampah B3 rumah tangga
5. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan prosedur operasional standar (SOP) penjemputan e-waste secara gratis bagi warga Jakarta sebagai bentuk pelayanan publik dalam pengendalian pencemaran</td>
            </tr>
        <tr>
        <td>17</td>
                    <td>DKI Jakarta</td>
                    <td>Penjemputan Bulky Waste</td>
                    <td>Platform Digital Layanan penjemputan Bulky Waste (sampah berukuran besar) di DKI Jakarta untuk mengangkut furnitur atau barang rumah tangga bekas yang tidak bisa diangkut oleh truk sampah biasa
Tautan : lingkunganhidup.jakarta.go.id/layanan/bulky-waste</td>
                    <td>1. Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
2. Pergub DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (RW).
3. Pergub DKI Jakarta No. 102 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan</td>
            </tr>
      </table>
Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah - 2025
No	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
1	DKI Jakarta	Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup	Portal utama untuk informasi publik, profil dinas, berita terkini, dan akses ke berbagai layanan lingkungan di DKI Jakarta. Tautan : lingkunganhidup.jakarta.go.id	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah: Menetapkan struktur organisasi serta tugas dan fungsi DLH Jakarta dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup 3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2	DKI Jakarta	SILIKA (Sistem informasi Lingkungan dan Kebersihan Jakarta)	Portal Informasi Kualitas Lingkungan dan Kebersihan DKI Jakarta sebagai sumber utama data dan informasi terkini mengenai kualitas lingkungan dan kebersihan di wilayah DKI Jakarta, juga sebagai panduan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Jakarta Tautan : silika.jakarta.go.id	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 109 Tahun 2021: Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, yang mencakup fungsi pengelolaan data dan sistem informasi lingkungan di Jakarta
3	DKI Jakarta	Si Elang Biru Jaya (Uji Emisi)	Aplikasi inovatif milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang terintegrasi dengan alat uji emisi untuk meningkatkan pengendalian pencemaran udara. Tautan : ujiemisi.jakarta.go.id	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
4	DKI Jakarta	Website Udara Jakarta	Platform yang diluncurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk memantau kualitas udara (ISPU) di wilayah Jakarta secara real-time Tautan : udara.jakarta.go.id	1. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara 2. Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 3. Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara
5	DKI Jakarta	e Bank Sampah	Platform digital resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta yang digunakan untuk mengintegrasikan data dan aktivitas Bank Sampah Unit (BSU) serta Bank Sampah Induk (BSI) di seluruh wilayah Jakarta Tautan : banksampah.jakarta.go.id	1. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga 2. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah
6	DKI Jakarta	Status Ketaatan Lingkungan (SKL)	Platform berbasis web yang yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha di Jakarta untuk melaporkan implementasi dokumen pengelolaan lingkungan mereka secara berkala Tautan : wasdal.Jakarta.go.id	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup 3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sumur Resapan
7	DKI Jakarta	Pesapakawan (Pengelolaan Sampah Pada Kawasan dan Perusahaan)	Platform berbasis web yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk mengajak para pelaku usaha bekerja sama dan turut terlibat melalui tiga aksi nyata: mengurangi, memilah dan mengolah sampah Tautan : pesapakawan.dinaslhdki.id	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan Dan Perusahaan
8	DKI Jakarta	SIBOLINK (Sistem Layanan Uji Laboratorium)	Platform berbasis web yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian, dan analisis lingkungan secara laboratoris Tautan : lablingkungan.jakarta.go.id	1. Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021: Mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (yang mewajibkan uji karakteristik limbah di lab terakreditas 2. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024: Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mencakup pelayanan laboratorium lingkungan 3. ISO/IEC 17025:2017: Standar internasional yang menjadi basis akreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) bagi Laboratorium Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam menjamin keakuratan data.
9	DKI Jakarta	KSBB Lingkungan Hidup	Wadah bagi stakeholders untuk saling berkolaborasi, saling membantu, berbagi cerita, dan menebar semangat dalam pengelolaan lingkungan DKI Jakarta yang seluruh pelaksanaannya tercatat dalam platform digital Tautan : ksbblingkunganhidup.jakarta.go.id	1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) dalam Penanganan Dampak COVID-19 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, yang mendorong kolaborasi multipihak dalam pendanaan dan penyediaan fasilitas persampahan di tingkat lokal. 3. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Dampak COVID-19 melalui KSBB, yang menjadi cikal bakal sistem kolaborasi digital di Jakarta. 4. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar Persampahan Di Provinsi DKI Jakarta.
10	DKI Jakarta	BPS-RW	Sistem informasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk memantau dan mengelola data sampah di tingkat RW Tautan : bpsrw.dinaslhdki.id	1. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang : Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi payung hukum besar manajemen sampah di Jakarta 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
11	DKI Jakarta	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Platform Digital untuk melakukan inventarisasi, pemantauan, dan pelaporan emisi secara berkala guna mendukung target penurunan emisi karbon Tautan : gasrumahkaca.jakarta.go.id	1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011: Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional 2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021: Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional 3. Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2024: Mengatur tata cara teknis pemantauan, pengumpulan, dan penghitungan emisi GRK. 4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2012: Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
12	DKI Jakarta	Sistem SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah)	Platform dokumen laporan berkala yang disusun oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lingkungan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu Tautan : dikplhd.dinaslhdki.id	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri LHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
13	DKI Jakarta	Sistem Informasi SIDIA Jakarta (Sistem Informasi Adiwiyata Jakarta)	Platform digital yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung program Sekolah Adiwiyata Tautan : adiwiyata.dinaslhdki.id	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Peraturan Menteri LHK No. P.52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) 3. Peraturan Menteri LHK No. P.53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata
14	DKI Jakarta	Sistem Informasi Perizinan Lingkungan	Portal yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi administrasi perizinan spesifik daerah Tautan : perizinanlingkungan.jakarta.go.id	1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU) 2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perubahan Persetujuan Lingkungan, serta Pengawasan Lingkungan Hidup
15	DKI Jakarta	SIPP Limbah B3	Platform digital yang digunakan di wilayah DKI Jakarta untuk memantau pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh perusahaan atau penghasil limbah Tautan : sipplimbahb3.dinaslhdki.id	1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021: Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bab khusus Pengelolaan Limbah B3) 2. Peraturan Menteri LHK No. 6 Tahun 2021: Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 230 Tahun 2014: Terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan limbah
16	DKI Jakarta	Penjemputan E-waste	Platform Digital Layanan penjemputan sampah elektronik (e-waste) di DKI Jakarta untuk memastikan limbah B3 rumah tangga dikelola dengan aman dan tidak mencemari lingkungan Tautan : ewaste.dinaslhdki.id	1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Sampah elektronik dikategorikan sebagai sampah yang mengandung B3 yang penanganannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah 3. Peraturan Menteri LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, yang mengatur standar teknis penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 4. Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini menjadi dasar kewajiban Pemerintah Provinsi untuk menyediakan sarana pembuangan sampah B3 rumah tangga 5. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan prosedur operasional standar (SOP) penjemputan e-waste secara gratis bagi warga Jakarta sebagai bentuk pelayanan publik dalam pengendalian pencemaran
17	DKI Jakarta	Penjemputan Bulky Waste	Platform Digital Layanan penjemputan Bulky Waste (sampah berukuran besar) di DKI Jakarta untuk mengangkut furnitur atau barang rumah tangga bekas yang tidak bisa diangkut oleh truk sampah biasa Tautan : lingkunganhidup.jakarta.go.id/layanan/bulky-waste	1. Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah 2. Pergub DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (RW). 3. Pergub DKI Jakarta No. 102 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan